Syarif Hasan Minta SBY Terjun Langsung Benahi Demokrat

   
   Elite Partai Demokrat merasa kecewa dengan semakin terpuruknya citra partai berdasarkan hasil survei. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan berharap agar Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan secara langsung untuk memulihkan citra partai.

"SBY turun langsung membesarkan partai, kami ingin SBY turun tangan bagaimana meningkatkan elektabilitas. Kalau tidak saya khawatir nasib Partai Demokrat akan semakin memprihatinkan," kata Syarif saat menggelar jumpa pers di kediamanya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (3/2/2013).

Jika SBY tidak segera turun tangan, kata Syarif, Partai Demokrat akan semakin hancur. Dia juga merasa khawatir dengan hasil survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dimana Partai Demokrat hanya mampu memperoleh delapan persen suara.

"Demokrat identik dengan SBY. Kalau sekarang ini Demokrat turun, elektabilitas SBY justru naik, ini sangat memprihatinkan. Kalau delapan persen ini sudah SOS, saya sangat sedih tetapi saya yakin kita akan bangkit, syaratnya SBY turun (langsung benahi)," paparnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat semakin merosot dalam survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hal ini tentu tidak lepas dari banyaknya kader Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi.

Berdasarkan survei tersebut, posisi pertama jika Pemilu dilakukan sekarang ditempati oleh Partai Golkar dengan 21,3 persen, PDI Perjuangan 18,2 persen, Partai Demokrat 8,3 persen, Partai Gerindra 7,2 persen, dan PKB 5,6 persen.

Sedangkan partai baru yakni Partai NasDem memperoleh 5,2 persen, PPP 4,1 persen, PKS 2,7 persen, PAN 1,5 persen, serta partai lain 3,1 persen. Sedangkan 21,4 persen belum menentukan pilihan.


(tmd)

Suriah Mengancam Akan Balas Serangan Udara Israel

jet tempur Israel (AFP)

Pemerintah Suriah mengancam akan membalas serangan udara Israel yang dilancarkan ke pusat riset militer negara itu. Sementara pemerintah Israel sejauh ini tetap tak berkomentar mengenai serangan tersebut.

"Israel dan negara-negara yang melindunginya bertanggung jawab atas serangan udara itu," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah seperti dilaporkan kantor berita Suriah, SANA seperti dilansir AFP, Jumat (1/2/2013).

Kementerian menegaskan, Suriah berhak mempertahankan wilayah dan kedaulatannya. Suriah pun meminta semua badan-badan PBB yang berkompeten untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas pelanggaran besar Israel ini, dan menjamin hal itu tak akan terjadi lagi.

Sementara itu, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moo menyatakan "keprihatinan mendalam" atas situasi ini. Pemimpin badan dunia itu pun mengimbau semua pihak untuk mencegah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan di media resmi pemerintah, militer Suriah mengatakan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan atas pusat penelitian di Jamraya. Serangan ini dilaporkan menewaskan dua orang dan melukai lima orang lainnya.

Namun militer Suriah membantah laporan yang menyebutkan truk-truk yang membawa senjata ke Libanon terkena serangan tersebut. Menurut para diplomat, sasaran serangan Israel tersebut adalah konvoi senjata untuk kelompok militan Islamdi Libanon, Hizbullah.

Serangan Israel ini terjadi di tengah kekhwatiran Israel bahwa rudal dan senjata kimia milik Suriah bisa jatuh ke tangan kelompok militan Islam, seperti Hizbullah.

Sejauh ini pemerintah Israel sama sekali tidak memberi komentar mengenai serangan ke Suriah tersebut.

Suswono Akui Pernah Disuruh PKS Intervensi Impor Daging

Suswono (tengah)

      Menteri Pertanian (Mentan), Suswono, ternyata pernah diminta oleh pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengintervensi kuota pengadaan impor daging.
Namun, dia menolak dengan alasan bahwa impor daging merupakan proyek yang dilakukan lintas kementerian.

"Ya. Saya sudah jelaskan pada partai bahwa tidak mungkin bisa mengintervensi (impor daging) di Kementan karena ini dilakukan lintas kementrian. Mereka sudah tahu, karena kami sudah menyampaikan," kata Suswono, kepada wartawan, usai menghadiri diskusi dengan tema bertema Mengkritisi Kebijakan Impor Produk Pertanian Hortikultura di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2012).

Saat ditanyakan apakah proses masalah intervensi impor daging pernah dirapatkan partai, kader PKS ini mengakui tidak pernah ada pembicaraan tersebut. "Tidaklah, masa kayak begitu dirapatkan," ujarnya lantas tertawa.

Dia juga membantah Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, meminta bantuannya agar kuota impor daging PT Indoguna Utama bisa lebih besar. "Tidak-tidak, tidak ada. Yang jelas, apa aturan-aturan terkait importasi sangat jelas dan perusahaan abal-abal jangan harap mendapatkan kouta," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka penerima suap Rp 1 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kasus pengurusan daging sapi impor. Luthfi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama AE atau Ahmad Fatanah, pihak swasta.

Praktik suap itu sendiri terjadi di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Ketika suap terjadi Luthfi Hasan tidak berada di tempat. Namun, KPK berhasil membekuk pengusaha berinisial A dari PT Indoguna Utama, pria berinisial S yang diduga sebagai sopir A, serta wanita berinisial M.

Dari penangkapan itu, KPK mengamankan sejumlah uang yang nilainya ditaksir mencapai Rp 1 miliar. Uang pecahan Rp100.000 itu disimpan dalam dua kantong plastik berwarna putih dan hitam.