Hendropriyono Jadi Guru Besar Intelijen Pertama di Dunia

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono dikukuhkan menjadi Guru Besar Intelijen oleh Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Rabu 7 Mei 2014. Hendropriyono akan menjadi satu-satunya dan pertama di dunia yang menjadi Guru Besar Intelijen.

"Untuk menghargai komitmen beliau maka Kemendikbud memberikan gelar guru besar intelijen. Ini kebanggaan karena kita telah memiliki guru besar BIN," kata Benny Mulyawan, perwakilan dari BIN saat memberikan sambutan.

Hendropriyono dikukuhkan menjadi guru besar karena komitmennya dalam bidang pendidikan, khususnya di bidang intelijen. Ketika menjadi Kepala BIN, Hendropriyono telah mendirikan Sekolah Tinggi Badan Intelijen Nasional di Sentul, Bogor.

Dengan membangun Sekolah Tinggi itu, diharapkan calon-calon anggota BIN lebih berkualitas. Tidak hanya berwawasan nasional tetapi internasional. Saat ini, ST BIN terakreditasi B di antara sekolah tinggi lainnya.

"Dalam UU, ST BIN ini adalah sumber utama insan intelijen. Seorang insan intelijen harus dapat bertahan. Dia dilepas seorang diri tanpa harus diketahui lawan, tidak boleh salah sedikitpun karena informasi yang dia berikan akan menjadi pijakan pengambilan keputusan oleh pemerintah," Benny menjelaskan.

Filsafat intelijen

Dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Intelijen, Hendropriyono memberikan orasi dengan judul "Filsafat Intelijen Negara Rebublik Indonesia". Filsafat intelijen sendiri belum pernah diketahui oleh tokoh-tokoh intelijen manapun.

Kata Hendro, intelijen adalah ilmu pragmatis. Sementara filsafat, hanya mengenal filsafat ekonomi, politik, lingkungan dan lainnya.

"Ketika saya memikirkan soal filsafat, hampir pasti mereka mengerutkan kening. Ada keraguan adanya filsafat intelijen. Pengetahuan filsafat jadi ilmu intelijen. Berdasarkan kontemplasi yang lama, kami mengangkat intelijen dalam sebuah filosofi. Saya bilang, saya punya filsafat pancasila, dan intelijen juga punya pegangan pokok, pancasila," kata Hendropriyono.

Menurut dia, intelijen tidak pernah mempersoalkan mengapa harus mengandung nilai praktis dalam fungsinya menyelamatkan manusia. "Kita menghadapi kesukaran untuk mejawab karena kita tidak pernah memeriksa intelijen dari sudut pandang filsafat," kata dia.

Intelijen, kata Hendropriyono memang bertugas mengumpulkan informasi secara cepat dan akurat. Menurut dia, dari epistemologi intelijen tidak bergumul pada ilmiah yang mengawang-awang. Intelijen tidak memiliki banyak waktu untuk mengkonfirmasi dengan metodologi apapun, tetapi mendapat sumber yang sahih dan berdasar logika.

"Meski membutuhkan kecepatan, tetapi tidak boleh mengesampingkan etika. Melindungi bangsa dan negara, pancasila harus menjadi pedoman," ujar dia.

Dalam acara pengukuhan ini, hadir banyak tokoh politik, yakni Gubernur DKI sekaligus bakal calon presiden, Joko Widodo, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Serta tokoh nasional lain yaitu Wiranto, Sutiyoso, Try Sutrisno, Akbar Tandjung, Irman Gusman, Fuad Bawazier, dan Chairul Tanjung. Serta sejumlah menteri di antaranya, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, dan Jaksa Agung Barief Arief. 

Bikin kedubes terbesar, Australia lobi Ahok

Pihak Kedutaan Besar (Kedubes) Australia datang ke balai kota dan menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Salah satu tujuannya adalah terkait pembangunan gedung baru Kedubes Australia.

"Ya dia courtesy call saja, supaya kenal, terus kita ngomong-ngomong cerita soal gedung yang mau dia bangun. Nanti kedubes terbesar di Jakarta itu nanti punya Australia," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/5).

Ahok menjelaskan, nanti gedung Kedubes Australia tidak lagi di Jl Rasuna Said. Tapi tetap di kawasan Kuningan.

"Dia nanti pindah ke Kuningan, di mana gitu loh, ada tanahnya. Ya kita sih senanglah dia mau bangun gitu, bagus kan duitnya masuk ke kita," terang Ahok.

Politikus Gerindra itu menceritakan, hak guna lahan dan tanah sudah dibeli pihak Australia. Namun untuk perizinan, tegas Ahok, tetap melalui Pemprov DKI Jakarta.

"Mereka yang beli semua. Tapi kan izinnya lewat kita, IMB segala macam. Enggak ada masalah. Kita juga bangun kedubes di Canberra juga perlakuannya juga sama," tutupnya.

Anggota DPRD Batanghari tertangkap basah sedang mesum di mobil

Jum calon anggota legislatif Kabupaten Batanghari dari Partai Golkar tertangkap basah sedang mesum pada, Kamis (3/4) sekitar pukul 09. 00 WIB. Jum tertangkap basah sedang mesum oleh anggota Satlantas Polres Batanghari yang sedang berpatroli.

Saat itu anggota mencurigai satu unit mobil minibus hitam jenis Avanza bernomor polisi B 2596 TO yang sedang terparkir di Jalan AMD Kelurahan Muarabulian, persis mengarah ke tempat pembuangan akhir sampah.

Ketika didekati petugas mobil tersebut langsung kabur namun berhasil dihentikan petugas. Dari pemeriksaan diketahui mobil tersebut dikendarai Jum dan di dalamnya terdapat seorang wanita yang diakui sebagai kekasih caleg tersebut berinisial SS (24), warga RT 01 Kelurahan Sungai Rengas Kecamatan Marosebo Ulu.

Dari hasil pemeriksaan, SS diketahui adalah alumni Akademi Perawat YPSBR Muarabulian dan bekerja di Puskesmas Marosebo Ulu sebagai tenaga kerja sukarela.

Dan dari pengakuan wanita tersebut, mereka belum lama berada di tempat kejadian perkara, dan SS juga sudah mengetahui kalau Jum sudah beristri. Polisi masih terus menyelidiki dugaan kasus perbuatan mesum Jum dan SS tersebut.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Batanghari, Jambi, Syahirsyah mengaku kecewa kecewa dengan ulah salah satu kadernya berinisal Jum yang ditangkap polisi karena diduga berbuat mesum.

"Kita akan evaluasi, jika terbukti, partai akan membatalkan Jum dari pencalonan jika terpilih kembali sebagai anggota DPRD Batanghari," katanya saat diminta tanggapannya di Batanghari, seperti dikutip dari Antara, Minggu

Petugas Bandara Marah,Jokowi ke Banyuwangi

Para petugas keamanan Bandara Blimbingsari di Banyuwangi, Jawa Timur, marah-marah kepada pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Banyuwangi yang akan menyambut kedatangan Jokowi. Mereka kesal karena banyak mobil PDIP yang diparkir sembarangan.

Salah seorang petugas keamanan langsung menyemprot pengurus PDIP Banyuwangi di Ruang VIP Bandara Blimbingsari, Jumat, 4 April 2014, sekitar pukul 09.00.

"Tolong mobil-mobil PDIP jangan parkir di jalanan. Bandara ini bukan hanya untuk Jokowi, tapi ada penerbangan komersial lainnya," kata petugas tersebut. Petugas meminta seluruh mobil partai dipindahkan ke halaman parkir yang sudah disediakan di sebelah timur.

Ratusan massa PDIP Banyuwangi memenuhi Bandara Blimbingsari sejak pukul 08.30. Begitu memasuki bandara itu, mereka langsung memarkir belasan mobil partai di jalan masuk. Padahal Bandara Blimbingsari memiliki area parkir yang cukup luas. Namun teguran petugas agar mobil diparkir di tempat yang sudah ditentukan ternyata diabaikan oleh para pengurus PDIP Banyuwangi.

Adapun Kepolisian Resor Banyuwangi memberlakukan pengamanan ekstra ketat menjelang kedatangan Jokowi di bandara itu.

Calon presiden dari PDIP, Joko Widodo, hari ini dijadwalkan mengunjungi sejumlah pasar di Banyuwangi. Wakil Sekretaris PDIP Banyuwangi, Muhammad Khoirul Abas, mengatakan pasar yang dikunjungi Jokowi yakni Pasar Rogojampi, Jajag, dan Genteng. "Setelah dari Banyuwangi, Jokowi langsung ke Jember," katanya.

SBY tinggalkan beban utang Rp 8,9 juta per orang

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan, jelang berakhirnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah meninggalkan utang sebesar Rp 8,9 juta pada setiap orang. Angka ini didapat jika melihat posisi jumlah total utang negara pada 2013 sebesar Rp 2.277 triliun dan ditambah defisit APBN 2014 Rp 175,3 triliun.
"Kalau dibagi rata-rata setiap satu penduduk, dengan jumlah total pada tahun 2013 sebanyak 255 juta orang, maka setiap penduduk mempunyai utang sebesar Rp 8,9 juta per orang," ujar Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulis pada wartawan di Jakarta, Minggu (19/1).
Berdasarkan data FITRA, yang diolah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, beban utang tiap orang warga Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. Di antaranya, pada 2012, beban utang seorang penduduk mencapai Rp 7,7 juta di mana total utang negara mencapai Rp 1.978 triliun. Di 2011 sebesar Rp 7 juta saat utang negara mencapai Rp 1.809 triliun.
FITRA menegaskan keputusan berutang pemerintah ternyata tidak produktif. Salah satunya terlihat dari kasus peminjaman siaga pada medio 2012.
Sampai dengan 31 Desember 2012, pemerintah telah menandatangani delapan perjanjian pinjaman siaga dengan World Bank, ADB, JBIC dan Pemerintah Australia dengan total komitmen sekitar USD 10,5 miliar. Sampai tahun pengelolaan 2012, pinjaman siaga baru dimanfaatkan sebesar JPY 35 miliar atau setara dengan USD 350 juta. "Jadi, pinjaman siaga lainnya sampai belum dimanfaatkan," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah telah membayar biaya komitmen dana cadangan siaga tersebut sebesar Rp 87,43 miliar. "Dan biaya sebesar Rp 87,43 milyar berarti rakyat yang harus bayar," ucapnya.

Ahok akan usir tampal ban di trotuar JKT

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepakat dengan permintaan Polda Metro Jaya meninjau ulang keberadaan para tukang tambal ban trotoar jalan Jakarta. Peninjauan dilakukan setelah heboh soal penebar paku di jalan raya.

"Memang. Enggak boleh lagi di situ (trotoar). Ada juga kita kasih lahan tapi kan Jakarta lahan sempit. Ya yang bijaksana lah. Mundur juga 2 meter kayak penjual bunga di trotoar," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/1).

Dalam rencana penataan tukang tambal ban, Ahok tidak akan mengerahkan Satpol PP. Ia menambahkan, tidak akan secara langsung melakukan penertiban. Tetapi, semua dilakukan secara bertahap, dengan melihat lokasi. "Iya bertahap mau kita singkirkan," ujarnya.

Sebelum melakukan penertiban, Ahok sedang mempertimbangkan berbagai aspek. Apalagi tambal ban merupakan salah satu mata pencaharian warga. Jika langsung dilakukan penertiban, maka bisa mengganggu penghasilan tukang tambal ban tersebut.

"Tapi kan kita enggak bisa hilangkan pekerjaan orang. Musti betul-betul kita hitung. Pak Gubernur itu inginnya semua dihitung bener. Bukan takut. Pak gubernur kan maunya manusiawi," kata Ahok.

Serangan hacker, kini giliran situs kemendikbud.go.id tumbang

 

Di saat para peretas Indonesia sedang melancarkan serangan ke situs-situs pemerintah Australia, situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang beralamat di www.kemdikbud.go.id terlihat down dan tidak bisa diakses. Bahkan situs ini masuk kategori '404 not found' alias situs tidak ditemukan.

Jatuhnya situs ini diketahui dimulai pada pukul 17.25 WIB sore ini. Menurut history yang tercatat di www.status.ws situs ini memang down untuk semua pengguna. Namun begitu belum ada konfirmasi apakah situs ini jatuh karena diretas atau sebab lainnya.

Menurut Direktur ICT Institute Heru Sutadi, beberapa hari yang lalu memang ada pihak mencoba menjatuhkan server Kementerian, namun salah alamat karena yang diserang adalah situs Kementerian Pendidikan Nasional, padahal situs kini berganti domain mengikuti perubahan dan perluasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hingga saat ini, Minggu Pagi (24/11) pukul 01.00 WIB, situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum bisa dibuka.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah situs Indonesia memang menjadi sasaran serangan hacker. Serangan terhadap situs Indonesia tersebut dilakukan bersamaan dengan serangan hacker Indonesia ke berbagai situs pemerintah Australia.

Setelah sebelumnya situs Kementerian Hukum dan HAM, PLN dan KPK yang menjadi sasarannya, disusul kemudian situs Garuda Indonesia dan pengelola bandara PT Angkasa Pura yang menjadi sasaran kemarahan para hacker.

Namun, baru saja situs PLN, KPK, Garuda Indonesia, dan Angkasa Pura sudah up dan bisa dibuka kembali, giliran situs Kemendag dan Kantor Pajak Kalbar yang down dan tidak bisa dibuka.

Beberapa kali, Anonymous Australia telah membantah bahwa mereka yang telah melakukan peretasan. Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri juga menilai penyerangan terhadap situs-situs di Indonesia belum tentu bersal dari Australia, demikian juga sebaliknya, serangan hacker yang mengaku Indonesia belum tentu berasal dari Indonesia.