"Bukan dihentikan. Dan sebenarnya yang hentikan ini kepala Dinas PU yang lama, bukan kami lho," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).
Meski bukan tingkat pimpinan pemprov yang memberhentikan, tapi Ahok juga melihat ada yang tidak beres dengan mega proyek ini. Dalam pengamatannya, bagaimana bisa proyek yang telah dihentikan karena menunggak utang tetap dipaksakan untuk diteruskan pada tahun ini. Selain itu, menurut Ahok, proyek yang anggarannya dikucurkan secara multiyears harusnya tidak boleh dihentikan tiba-tiba.
"Justru pertanyaannya kenapa sekarang harus diteruskan dengan anggaran 2013? Apakah boleh proyek yang sudah dihentikan ini diteruskan itu langsung dikasih ke yang sama. Kalau dia multiyears harusnya tidak boleh berhenti," jelasnya.
Ahok menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mau memaksakan proyek tetap berjalan dan ke depannya malah berurusan dengan ranah hukum. Lebih baik tidak terburu-buru tapi semua teliti.
"Jadi pak gubernur kalau ditanya proyek kapan selesai, maunya lampu Aladin yang bisa malam ini selesai. Tapi kalau selesainya melanggar aturan, tidak mau pak gubernur ada resiko," tegas Ahok.
Sekadar diketahui, anggaran proyek flyoer Casablanca itu telah dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI dengan total nilai Rp 101,5 miliar. Dengan rincian pembangunan dalam tiga paket, yakni paket Jl KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Jl Casablanca Rp 2 miliar, paket Jl Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar. Ditambahlagi anggaran pembangunan ramp on off barat Rp 1,5 miliar dan ramp on off timur Rp 12,5 miliar.
Dengan anggaran yang cukup besar itu, Ahok menyatakan untuk melanjutkan kembali harus melakukan tender ulang. Karena, pemberhentian pembangunan dilakukan oleh pihak kontraktor, bukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.
"Harus ada tender baru dong. Nggak bisa main nyambung aja. Tafsirannya gimana? Boleh langsung nyambung nggak? Pakai anggaran baru kalau dia putus. Karena sempat diputus, itu yang mau kita tanya (alasannya)," beber Ahok.
Atas dasar itulah Ahok memilih menghentikan sementara pengerjaannya sambil anggaran multiyears yang disiapkan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses audit diprediksi akan memakan waktu sampai dua minggu.
"Kita audit, karena kenapa mereka berhenti di tengah jalan, kita khawatirkan. Harusnya kalau memang dia multiyears ya jangan berhenti. Kalau dia belum berhenti kemarin, bener lanjut sampai Juni. Karena saya nggak bisa pastikan ini benar atau salah, makanya saya minta audit BPK dan BPKP," pungkas Ahok.
(tmd)
EmoticonEmoticon